Haruskah perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi nirlaba diperbolehkan menyumbang ke partai politik?

Dalam kasus Mahkamah Agung 2010 Citizens United vs FEC, pengadilan memutuskan bahwa klausul kebebasan berbicara dari Amandemen Pertama melarang pemerintah membatasi pengeluaran independen untuk kampanye politik oleh perusahaan, termasuk perusahaan nirlaba, serikat pekerja, dan asosiasi lainnya. Keputusan penting pengadilan membatalkan Undang-Undang Reformasi Kampanye Bipartisan tahun 2002, juga dikenal sebagai “McCain-Feingold.” Undang-undang tersebut telah melarang kontribusi yang tidak diatur kepada partai politik nasional dan membatasi penggunaan uang perusahaan dan serikat pekerja untuk mendanai iklan yang membahas masalah politik dalam waktu 60 hari setelah pemilihan umum.